PENGESAHAN PROTOCOL 6 RAILWAYS BORDER AND INTERCHANGE STATIONS (PROTOKOL 6 STASIUN PERBATASAN DAN STASIUN PERPINDAHAN PERKERETAAPIAN)

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPRASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

TENTANG PERKERETAAPIAN

TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBRANGAN MENTERI PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBRANGAN JARAK JAUH

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN KOORDINASI DAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERNYATAAN KEPADA PUBLIK MELALUI MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENTANG PELAYARAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG KECELAKAAN KAPAL

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHAN

TENTANG TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN

TENTANG DAFTAR PENUMPANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBRANGAN

TENTANG SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN

TENTANG PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 30 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 124 TAHUN 2018

TENTANG TELEKOMUNIKASI PELAYARAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 129 TAHUN 2016 TENTANG ALUR-PELAYARAN DI LAUT DAN BANGUNAN DAN/ATAU INSTALASI DI PERAIRAN