Tugas Pokok Dan Fungsi

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

 

 

(1) Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagai kewenangan Provinsi (desentralisasi) di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan  Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku .

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Dinas perhubungan mempunyai tugas;

a.       Perumusan kebijakan, peraturan, perencanaan dan penetapan standar / pedoman skala provinsi;

b.      Penyusunan, kebijakan, dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional dan provinsi;

c.       Penetapan lokasi, pengesahan rencana, bangun dan persetujuan pengoperasian terminal penumpang type B;

d.      Pengusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan penyelengaraan melebihi wilayah kabupaten / kota dalam satu provinsi;

e.       Penetapan tarif penumpang bus antara kabupaten / kota dan tariff angkutan penyebrangan kelas ekonomi pada lintas penyebrangan yang terletak pada jaringan provinsi;

f.       Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakaianjalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;

g.      Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;

h.      Penyusuanan dan penetapan rencana lalu lintas penyebrangan antara kabupaten/ kota;

i.        Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan system perkretaapian;

j.        Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;

k.      Pengelolaan pelaksanaan pelabuhan regional lama dan pelabuhan baru yang dikelola provinsi;

l.        Pelayanan administratif;

m.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.