DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG
(0721) 470209
Follow:

Rencana Strategis

Pemerintah daerah Provinsi Lampung sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke-III (RPJMD III) 2015-2019. Dokumen perencanaan ini akan dipergunakan sebagai pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh pemerintahan yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2014. Sejalan dengan itu, terbitnya UU nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga terjadi perubahan kewenangan pemerintah daerah salah satunya di bidang perhubungan. Dalam hal ini dikarenakan adanya UU 23 tahun 2014 maka terjadi perubahan struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Lampung di Bidang Perhubungan, struktur organisasi berubah yang semula bidangnya berorientasi pada per moda transportasi (darat,perkeretaapian,laut,udara) sekarang berubah menjadi fungsi transportasi yang memungkinkan dalam 1 (satu) bidang dapat terdiri dari moda darat,perkeretaapian,laut dan udara. Karena adanya UU 23 tahun 2014 sehingga terbitlah aturan untuk mengatur perubahan tugas dan fungsi di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Untuk itu  dengan adanya Pergub no 76 tahun 2016 maka Dinas Perhubungan sedang mempersiapkan penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019. Dimana penyusunan revisi renstra ini telah berpedoman dengan kewenangan yang baru sesuai amanat UU 23 tahun 2014 dan Pergub no 76 tahun 2016, adanya perubahan struktur organisasi yang baru dan disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang ada sekarang dan akan datang. RENSTRA adalah dokumen strategis SKPD untuk menjalankan program-program RPJMD di sektornya masing-masing.

Mewujudkan Lampung yang maju dan sejahtera melalui peningkatan pertumbuhan ekonomitidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Lampung. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi,pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing,menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angkakemiskinan.

Pada kenyataannya kemajuan perekonomian ternyata tidak dibarengi dengan kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sedang mengalami defisit yang sangat serius di hampir semua lini: jalan arteri, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan.Defisit ini menyebabkan daya dukung infrastruktur Indonesia dalammenopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkurang dan sangat tidak efisien dan biayatransportasi membengkak secara tidak proporsional.

 Era pemerintahan baru 2015-2019 dengan RPJMD III dan RENSTRA III dipandang sangat strategis sekaligus sangat kritis. Strategis dalam pengertian inilah era dimana infrastruktur, transportasi,dan sistem pelayanan publik yang profesional harus dibangun secara radikal untuk menutupdefisit dan kesenjangan yang sudah berakumulasi bertahun-tahun. Ini adalah pemerintahan

dengan masa tugas 5 atau 10 tahun kedepan yang mengemban tugas untuk membangun transportasi sesuai dengan amanat undang-undang rencana pembangunan jangka panjang. Kritisdalam pengertian bahwa kegagalan untuk membangun infrastruktur transportasi akan membawa dampak negatif yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian, daya saing,dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

 Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung harusd apat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas , Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Renstra memuat strategi pembangunan transportasi, kebijakan umum, program, kewilayahan dan kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan transportasi. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 iniberfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalammelaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, danpelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakanpenjabaran dari visi dan misi pemerintahan Provinsi Lampung yang tertuang dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Lampung.

Renstra 2015-2019 akan berisi beberapa kebijakan sektor perhubungan, yaitu melakukan internalisasi dan integrasi isu-isu strategis lintas sektoral. Proyek strategis yang sudah ada sebelumnya mulai dilaksanakan dalam masa pemerintahan sekarang dan akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Beberapa rencana pengembangan sektor transportasi antara lain adalah pengembangan pelabuhan,  rencana pengembangan jalur ganda Kereta Api, pengembangan bandara termasuk bandara perintis, angkutan penyeberangan serta pengembangan transportasi perkotaan.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung merupakan bagian dari rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkandalam UU No. 17/2003, keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DinasPerhubungan Povinsi Lampung yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akantercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2      Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

a)     Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b)     Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c)     Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d)     Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

e)     Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

f)      UU. No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

g)     UU No. 38/2004 tentang Jalan

h)     UU. No. 1/2009 tentang Penerbangan

i)       UU. No. 23/2007 tentang Perkeretaapian

j)      UU. No. 17/2008 tentang Pelayaran

k)     Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

l)       Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

m)   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

n)     PP No. 8/2011 tentang Angkutan Multimoda

o)    PerPres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

p)     Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah

q)     Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

r)      Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

s)     Peraturan Menteri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

t)      Permendagri No 54 tahun 2010 tentang tata cara Musrenbang formulasi sasaran proyek;

u)     Kepmenhub No. 49/2005 tentang Sistranas (Sistem Transportasi Nasional)

v)     Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD;

w)    Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung

x)     Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

y)     Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) Provinsi Lampung

z)      Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

aa)  Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Lampung Tahun 2013

bb)  Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

 

1.3      Maksud dan Tujuan

 Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harusdilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2015 - 2019), untuk melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan 2015 – 2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas.

Tujuan Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2015 – 2035dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2020. Secara lebih rinci tujuannya adalah sebagai berikut:

1.     Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Provinsi Lampung selama 5 tahun.

2.     Menyiapkan tolok ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.

3.     Sebagai langkah penyusunan program kerja yang berkelanjutan.

1.4      Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

             1.1  Latar Belakang

             1.2  Landasan Hukum

             1.3  Maksud dan Tujuan

             1.4 Sistematika Penulisan

BAB II     GAMBARAN PELAYANAN

             2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

             2.2  Sumber Daya

             2.3  Kinerja Pelayanan

             2.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

             3.1  Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

             3.2  Telaahan Visi, Misi dan Pogram Gubernur dan Wakil Gubenur

             3.3  Telaahan RPJMD Provinsi

             3.4  Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

             3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

BAB IV    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

             4.1  Visi dan Misi

             4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

             4.3  Strategi dan Kebijakan

 BAB V      RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI    INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII  PENUTUP

LAMPIRAN

 

 

Kontak Kami
Popular Tags

Dinas Lampung

Foto Galeri